Sosialisasi PP No.7 Tahun 2021 untuk UMKM Bangkit dan Naik Kelas

Sosialisasi PPNo7 tahun 2021

Pandemi yang sudah berjalan setahun ini memberi imbas bagi perekonomian kita, terutama para pengusaha baik pengusaha UMKM maupun pengusaha besar. Walaupun demikian pemerintah tidak tinggal demikian. Berbagai upaya dilakukan agar perekonomian kembali bangkit terutama UMKM kita. Salah satunya dengan mensosialisasikan PP No.7 tahun 2021 yang baru-baru ini resmi disahkan oleh bapak Presiden Jokowi, tepatnya pada 2 Februari 2021.

PP No. 7 tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana PP tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dan pengembangan usaha guna meningkatkan kapasitas dan daya saing Koperasi dan UKM. Oleh sebab itu setelah resmi disahkan oleh Presiden, maka tugas Kementrian Koperasi dan UKM untuk mensosialisakan PP No.7 tahun 2021 ini kepada masyarakat luas dan dibutuhkan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mensukseskan PP No.7 tahun 2021 ini dan berjalan lancar.

Sosialisasi PPNo7 tahun 2021

Pada hari Selasa (24/3) bertempat di hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan berlangsung Forum Tematik Bakohumas yang diselenggarakan oleh Kementrian Koperasi dan UKM dengan tema PP No.7 tahun 2021 Memberikan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM. Walaupun dilakukan secara luring, namun pihak penyelenggara menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi seluruh peserta yang hadir, termasuk melakukan tes antigen Covid-19.

Sosialisasi PPNo7 tahun 2021
Forum Tematik Bakohumas Kemenkop tentang Sosialisasi PP No.7 tahun 2021.

Dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa, acara forum diskusi ini juga dihadiri oleh:

– Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Semuel Abrijani Pangerapan,
– Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi selaku Narasumber, Bapak Arif Budimanta,
– Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM selaku Narasumber, Bapak Luhur Pradjarto,
– Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi, Bapak Budi Mustopo.

Dukungan Kominfo untuk UMKM agar dapat naik kelas

Dalam penjelasannya, Bapak Semuel A. Pangerapan mengatakan bahwa Kominfo mendukung sepenuhnya para pelaku UMKM agar dapat maju dan naik kelas. Apalagi ditengah derasnya informasi melalui internet, tentu akan berguna juga penggunaan internet bagi kemajuan UMKM. Trend pertumbuhan ekonomi digital juga ikut bertumbuh seiring kemajuan penggunaan internet. Disinilah peran Kominfo dalam mendukung digitalisasi UMKM yaitu dengan melanjutkan program “UMKM go online” ke “scalling up UMKM”  dengan target pada tahun 2024 dapat menaikkan persentase adopsi teknologi oleh UMKM.

Sosialisasi PPNo7 tahun 2021
Bapak Semuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam mencapai target tersebut juga diupayakan beberapa hal diantaranya dengan penyusunan kajian UMKM naik kelas, survey kebutuhan intervensi teknologi, dan penyediaan portal agregator layanan UMKM LakUMKM. Platform LakUMKM ini nantinya akan menjadi agregator dan multichannel ecommerce management, yang menjadi satu dashboard untuk memudahkan UMKM dalam mengelola produk bisnis mereka di berbagai channel ecommerce.

Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga pendamping, motivator, dan partner bagi calon wirausaha pemula. Oleh sebab itu pentingnya prioritas kebermanfaatan seperti yang tertuang dalam PP No.7 tahun 2021.

Sosialisasi PPNo7 tahun 2021

PP No.7 tahun 2021 memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM

PP No. 7 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat berbagai aturan kebijakan pada aspek  kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok hingga akses pasar bagi Koperasi dan UKM. Hal ini diimplementasikan kedalam berbagai program/kegiatan pemerintah seperti :

1. Pemberian kapasitas tempat usaha dan biaya sewa yang hanya sebesar 30% dari harga sewa komersil kepada pelaku UKM,
2. Alokasi 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi Koperasi dan UKM,
3. Dukungan 30% alokasi pada infrastruktur publik seperti Rest area jalan tol, Bandara udara dan Stasiun bagi Koperasi dan UKM untuk mengembangkan dan mempromosikan usahanya,
4. Kemudahan Pendirian Koperasi,
5. Kemitraan UKM dengan usaha Besar;
6. Kemudahan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sebagainya.

Sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian bangsa. Pemerintah terus berupaya membangkitkan perekonomian yang tengah lesu melalui berbagai program pemulihan ekonomi nasional bagi Koperasi dan UKM seperti program Bantuan Presiden (BanPres) Produktif bagi UMKM, program Bangga Buatan Indonesia (BBI), alokasi pengadaan
barang dan jasa pemerintah bagi Koperasi dan UKM serta berbagai program lainnya.

Sosialisasi PPNo7 tahun 2021
Bapak Semuel A. Pangarepan menerima plakat kenang-kenangan dari Sekretaris Kemenkop UKM.

Dibutuhkan kolaborasi dan kerja bersama berbagai pihak agar sosialisasi
PP tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal. Salah satu prioritas Kementerian Koperasi dan UKM yaitu penyusunan data tunggal yang akurat by
name by adress yang dalam penyusunannya akan berkolaborasi dengan Badan Pusat Stastistik (BPS) serta bekerjasama dengan lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dalam pengelolaannya yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sehingga mendapatkan afirmasi dari setiap K/L terkait. InshaAllah dengan upaya tersebut UMKM kita akan dapat maju, bangkit dan mendapat kelas tersendiri di dunia global.

Sosialisasi PPNo7 tahun 2021

 

 

 

One Reply to “Sosialisasi PP No.7 Tahun 2021 untuk UMKM Bangkit dan Naik Kelas”

  1. Anisa Deasty Malela says: Reply

    Pemerintah sangat mendukung UMKM ya dengan adanya kebijakan yang berikan banyak kemudahan bagi pelaku usaha mikro

Leave a Reply