Membangun Infrastruktur Demi Pemerataan dan Keadilan

Membangun infrastruktur demi pemerataan dan keadilan

Pembangunan di Indonesia kian hari kian semakin terasa pertumbuhannya. Dan itu semua dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun pembangunan juga tidak bisa dikatakan berhasil bila hanya terjadi di beberapa daerah saja.

Pembangunan Indonesia harus dapat mencapai ke daerah bahkan di titik yang sulit untuk dijangkau sekalipun. Itulah sebabnya diperlukan pemerataan agar pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dapat tersebar merata.

Negara Indonesia yang terdiri atas kepulauan tentu sangat membutuhkan akses infrastruktur untuk menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya. Akses itulah yang akhirnya jadi membuat pembangunan terkesan tidak merata.

Menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat agar dapat memberikan dan atau membangun akses infrastruktur ke daerah terpencil agar pembangunan merata dan adil.

Membangun infrastruktur demi pemerataan dan keadilan

Pada Senin (17/12) malam lalu, saya mendapat kesempatan melalui FMB9 (Forum Merdeka Barat) untuk hadir langsung menyimak diskusi dan penjelasan mengenai bagaimana membangun yang adil dan merata bersama narasumber mumpuni dibidangnya di acara OPSI MetroTV.

Acara OPSI yaitu salah satu mata acara yang tayang secara live setiap Senin malam pukul 19.30 WIB di stasiun MetroTV dengan host cantik Aviani Malik. OPSI, Opini Dua Sisi : Berbeda pandangan tanpa saling menyalahkan.

Hadir sebagai narasumber di live show OPSI malam itu adalah :

  • Bambang Brojonegoro, Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Ketua Bappenas
  • Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Mentri Keuangan
  • Berly Martawardaya, Direktur Program Indef Economics
  • Rhenald Kasali, Guru Besar UI dan Founder Rumah Perubahan

Membangun infrastruktur demi pemerataan dan keadilan

Menurut Bapak Bambang, sebagai negara kepulauan Indonesia membutuhkan dana yang lebih besar dibanding negara lain dalam membangun infrastruktur. Pembangunan memang penting, namun diusahakan untuk tidak berhutang.

Walaupun hampir semua negara juga mengalami berhutang, bahkan untuk sekelas negara Timur Tengah seperti Arab Saudi yang terkenal dengan kekayaan minyaknya juga mengeluarkan surat hutang untuk membiayai pembangunan.

Membangun infrastruktur demi pemerataan dan keadilan

Pembangunan infrastruktur terus diupayakan oleh pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta. Sebagai informasi penting, bahwa sebagian besar jalan tol yang dibangun sebagai salah satu akses penghubung dibangun bukan dengan dana APBN. Semua itu hasil kerjasama BUMN dan swasta, yang kita tahu sangat membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Oleh sebab itu sejak tahun 2015 pemerintah melakukan perubahan kebijakan, mengarahkan kebijakan dari belanja yang tidak produktif menjadi produktif dengan menambahkan belanja infrastruktur.

Baca juga: Meninjau Ulang Proyek Infrastruktur dalam Rangka Efisiensi Anggaran

Infrastruktur yang dibangun juga bukan hanya pembangunan jalan, tapi juga bendungan, pelabuhan, jembatan, juga pasokan listrik ke daerah-daerah terpencil agar mereka juga dapat merasakan pemerataan pembangunan.

Menurut Bapak Rhenald Kasali, Indonesia terus mengalami peningkatan GDP dari tahun 2008-2018 dan peningkatan tersebut hingga dua kali lipat. Dengan mengkombinasikan pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan inilah diharapkan pemerataan pembangunan dapat terwujud secara adil.

Seperti yang kita ketahui infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kemiskinan dan pemerataan. Pelayanan dasar dapat terpenuhi dengan adanya pembanguanan infrastruktur. Dengan dibangunnya infrastruktur rakyat di daerah dapat menyalurkan dan menjual hasi panennya ke pasar dengan cepat, yang tentunya jadi mengurangi rusaknya hasil panen akibat tertahan terlalu lama.

Sejalan dengan pembangunan infrastruktur itulah, maka pemerintah perlu mengeluarkan surat hutang. Hutang Indonesia sendiri tiap tahunnya meningkat prosentasenya hingga 4 triliun.

Memang besar, karena sejak tahun 2015 hutang Indonesia sebesar 3.165 trilyun, dan bergerak naik menjadi 3.938 trilyun di tahun 2017, di tahun 2018 ini menjadi 4.363 trilyun rupiah. Wow..sebesar itu hutang negara kita, untuk apa sajakah?

Menurut Bapak Rhenald Kasali, prosentase hutang Indonesia masih jauh lebih rendah dari negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand bahkan Jepang.

Membangun infrastruktur demi pemerataan dan keadilan

Hutang yang dimiliki Indonesia selama ini juga diperlukan untuk membiayai pembangunan, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur yang tentunya untuk jangka panjang bukan setahun dua tahun saja.

Bahkan menurut Bapak Berly Indonesia masih mampu membayar hutangnya kok. Dengan dukungan tenaga-tenaga ahli di segala bidang dan peningkatan Sumber Daya Manusianya tidak mustahil tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar internasional.

Membangun infrastruktur demi pemerataan dan keadilan
Membangun infrastruktur demi pemerataan dan keadilan

Dengan demikian pengeluaran surat hutang untuk pembiayaan pembangunan Indonesia tidak menjadi sia-sia untuk tujuan pembangunan demi pemerataan dan keadilan dapat terwujud.

 

Leave a Reply